SOSIALISASI PKPU NO 12 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN PKPU NO 9 TAHUN 2015, DESIGN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN REKENING DANA KAMPANYE KEPADA PARPOL PESERTA PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEKALONGAN TAHUN 2015

Posted: 24 Juli 2015 in Tak Berkategori

Kementrian Hukum dan HAM pada tanggal 14 Juli 2015 telah mencatat dalam berita Negara Nomor 1057 tahun 2015. Dengan mengingat tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan tahun 2015 yaitu pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2015 yaitu pada tanggal 26 s.d 28 Juli 2015, KPU Kabupaten Pekalongan telah mensosialisasikan PKPU No 12 Tahun 2015 yaitu perubahan dari PKPU No 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

DSCF2214

Pembukaan acara Sosialisasi PKPU No 12 Tahun 2015, penjelasan design alat peraga kampanye dan Rekening Dana Kampanye oleh KPU Kabupaten Pekalongan dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Pekalongan Mudasir, SH dilanjutkan dengan penjelasan design alat peraga kampanye dan Rekening Dana Kampanye oleh Divisi Pencalonan M. Ahsin, S.Pd, M.Pd dan didampingi oleh Divisi Pemutakhiran data Pemilih Herminiastuti Lestari, S.Kom.

DSCF2211

DSCF2213

Hadir dalam acara sosialisasi dari partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Pekalongan tahun 2014 s.d 2019.

beberapa point penting dalam PKPU No 12 tahun 2015 Pasal 4 disebutkan pada ayat 1 huruf f sebagai berikut : bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, secara komulatif wajib memenuhi syarat sebagai berikut:

  1. secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana; dan
  2. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang.

Pada  huruf r berbunyi : memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan mengundurkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon;

Kemudian diperbolehkannya keluarga Petahana untuk mencalonkan diri. Ketentuan dalam PKPU No 12 tahun 2015 ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No 33, 42 dan 46/PUU-XII/2015 tanggal 8 dan 9 Juli 2015.

Divisi Data dan Informasi

Drs. Khusnul Ma’at

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s