PENJELASAN BUKTI PEMENUHAN SYARAT PARPOL

Posted: 6 September 2012 in Pileg 2014

Kajen – KPU Kab. Pekalongan undang sejumlah tokoh partai dan perwakilan dari Setda Kab. Pekalongan dalam acara penjelasan Penyerahan KTA (Kartu Tanda Anggota) Parpol Calon Peserta Pemilu Tahun 2014, Selasa (4/9).

Penjelasan ini berkaitan dengan beberapa hal, yaitu mengenai:
1. Keputusan partai politik tentang pengurus tingkat provinsi, pengurus tingkat kabupaten/kota dan pengurus tingkat kecamatan, diserahkan dalam bentuk salinan fotocopy surat keputusan pimpinan partai politik yang telah dilegalisasi oleh dewan pimpinan partai politik sesuai kewenangannya berdasarkan kebijakan partai politik yang bersangkutan.

2. bukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota, diserahkan dalam bentuk salinan fotocopy bukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota.

3. bukti mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; surat keterangan dari pimpinan pusat partai politik tentang kantor dan alamat tetap pengurus tingkat pusat, pengurus tingkat provinsi, dan pengurus tingkat kabupaten/kota; surat keterangan domisili kantor tetap dan alamat tetap dari Camat atau sebutan lain/Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain yang dilampiri dokumen yang sah; domisili kantor tetap dan dokumen yang sah antara lain: sertifikat hak milik, surat pinjam pakai, sewa atau kontrak; domisili kantor tetap dan dokumen yang sah antara lain: sertifikat hak milik, surat pinjam pakai, sewa atau kontrak sampai berakhirnya tahapan Pemilu; dan domisili kantor tetap dan dokumen yang sah antara lain: sertifikat hak milik, surat pinjam pakai, sewa atau kontrak sampai berakhirnya tahapan Pemilu; diserahkan dalam bentuk surat keterangan domisili asli sebagai bukti kepemilikan status kantor DPP, DPW DPD dan DPC Partai Politik yang bersangkutan.

4. Perubahan kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan atau tingkat kabupaten kota dan atau tingkat kecamatan oleh dewan pimpinan partai politik sesuai wewenangannya,dapat diterima oleh KPU sampai dengan batas akhir masa pendaftaran, dan wajib disertai dengan salinan fotocopy surat keputusan pimpinan partai politik yang telah dilegalisasi oleh dewan pimpinan partai politik sesuai kewenangannya.

5. Perubahan kepengurusan partai politik tingkat pusat dapat diterima oleh KPU sampai dengan batas akhir masa pendaftaran, dan perubahan kepengurusan tersebut telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dibuktikan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s