BINTEK TATA KELOLA KEUANGAN PEMILUKADA KAB. PEKALONGAN

Posted: 1 Desember 2010 in Tak Berkategori

BIMBINGAN TEKNIS TATA KELOLA KEUANGAN

PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEKALONGAN TAHUN 2011

BAGI PPK SE KABUPATEN PEKALONGAN

 

Kajen, 01/12/2010

Bertempat di aula KPU Kab. Pekalongan telah dilaksanakan Bintek Tata Kelola Keuangan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2011 bagi PPK se Kabupaten Pekalongan. masing-masing PPK diwakili Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Bintek diikuti oleh 57 orang peserta yang hadir.

Dalam sambutan pembukaannya Ketua KPU Kab. Pekalongan menyinggung masalah pemutakhiran Data Pemilih dilaksanakan dari tanggal 1 – 30 Desember 2010. Rincian pelaksanaannya adalah coklit oleh PPDP 1 – 10 Desember 2010 yang harus dilakukan dari rumah ke rumah, kemudian penyusunan DPS dalam bentuk softcopy oleh PPS bersama dengan PPDP tanggal 11 – 20 Desember 2010, selanjutnya softcopy diserahkan ke KPU melalui PPK untuk dicek dengan aplikasi DPTools dari tanggal 21 – 30 Desember 2010 sebelum ditetapkan menjadi DPS Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2011.

Hal yang ditekankan oleh Ketua KPU Kab. Pekalongan bahwa Coklit oleh PPDP dengan “dari rumah ke rumah” tidak dapat ditawar-tawar lagi plus dengan pengecekan KTP yang bersangkutan apakah betul-betul penduduk setempat atau warga pendatang.

Pembicara selanjutnya Divisi Organisasi,Keuangan, Logistik KPU Kab. Pekalongan Mudasir, S.Pd menjelaskan dengan gamblang tentang hubungan Tata Kerja antara PPK dengan Sekretaris PPK. Hubungan tata kerja ini harus dipahami oleh masing-masing pihak agar dapat dilaksanakan sesuai koridor tata kerja yang telah digariskan oleh KPU dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, semua itu demi terlaksananya proses Pemilukada di tingkat kecamatan berjalan dengan sebaik-baiknya.

Bintek Tata Kelola Keuangan dibuka oleh Sekretaris KPU Provinsi Jawa Tengah, Drs. Pudjo Rahayu, M.Si yang menyatakan bahwa kehadirannya bersama Tim KPU Provinsi dan BPKP Jateng berguna bagi PPK terutama dalam hal pembuatan SPJ Keuangan di tingkat PPK. diharapkan setelah pemilukada selesai tidak ada permasalahan dalam pembuatan SPJ yg belum selesai.

Bahwa dalam hal organisasi pelaksanaan pemilukada di tingkat kecamatan pemegang kebijakan adalah Ketua PPK sedangkan implementasinya oleh Sekretaris PPK. Masing-masing pihak harus berpegang pada 4 hal yaitu komitmen, loyalitas, dedikasi dan disiplin.

Dijelaskan lebih lanjut bahwa dedikasi meliputi kinerja dan wawasan. Kinerja dan wawasan Ketua PPK harus melebihi anggotanya. Dan kinerja Sekretaris PPK harus lebih tinggi daripada anggota sekretariat PPK.

Bintek Tata Kelola Keuangan dipaparkan lebih rinci oleh Didi Haryadi, SH Kabag Umum KPU Provinsi Jawa Tengah, setelah pemaparan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan peserta bintek.

Petugas dari BPKP Suharyono menekankan sekitar pengSPJ-an keuangan. bahwa pembukuan Bendahara PPK harus berdasarkan Permendagri No. 55 tahun 2008 yang dilaksanakan secara manual dan tidak menggunakan aplikasi/program khusus. (kusuma, 01/12/2010)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s