A. LATAR BELAKANG
Konsitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia mengatur dengan jelas mengenai kekuasaan pemerintahan negara Indonesia khususnya mengenai sistem pemerintahannya, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan”, menjadi dasar konstitusional atas claim bahwa Indonesia menganut sistem Presidensial. Namun bila ditelusuri lebih jauh, sistem Presidensial yang dipraktekkan di Indonesia ternyata meninggalkan atau mengurangi beberapa unsur penting dalam sistem Presidensial tetapi memasukkan beberapa nuansa dari sistem pemerintahan parlementer. Hal tersebut menghasilkan suatu sistem pemerintahan Presidensial yang kurang lazim atau kurang sempurna. Nuansa parlementer yang dimaksudkan dalam hal ini adalah penguatan peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) karena kewenangan membuat Undang-undang ada pada DPR. Selain itu, adanya koalisi antar partai politik, membuat cabinet yang disusun berdasarkan adanya koalisi dan bagi-bagi jabatan, yang membuat adanya nuansa parlementer dalam sistem pemerintahan presidensiil ini karena presiden bertanggung jawab kepada rakyat melalui DPR.
Ciri utama dari sistem Presidensial adalah pemisahan cabang-cabang eksekutif dan legislatif, dengan kekuasaan eksekutif berada di luar lembaga legislatif. Ini sangat berbeda dengan sistem parlementer yang dicirikan oleh lembaga legislative sebagai ajang utama penyusunan undang-undang dan (melalui keputusan mayoritas) kekuatan eksekutif. Definisi paling sederhana mengenai perbedaan kedua sistem itu adalah tingkat independensi relatif eksekutif. Pada sistem Presidensial, eksekutif relatif independen daripada legislatif. Pada sistem parlementer, terdapat saling ketergantungan dan saling berkaitan dalam kapasitas-kapasitas legislatif dan eksekutif.
Independensi relatif eksekutif daripada legislatif dalam sistem Presidensial dimanifestasikan dalam pemilihan umum secara langsung yang terpisah antara kepala eksekutif (pemerintahan) dan anggota-anggota legislatif. Di samping itu, anggota-anggota badan eksekutif (kabinet) tidak merangkap sebagai anggota legislatif. Pada sistem parlementer, kepala pemerintahan (Perdana Menteri) dipilih dari anggota legislatif yang memperoleh dukungan suara mayoritas, demikian juga anggota-anggota kabinet direkrut dari anggota-anggota legislatif.
Konstitusi kita telah menegaskan melalui ciri-cirinya, bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, akan tetapi sistem presidensial ini diterapkan dalam konstruksi politik multipartai. Sistem multipartai merupakan sebuah konteks politik yang sulit dihindari karena Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat kemajemukan masyarakat yang sangat tinggi dan tingkat pluralitas sosial yang kompleks. Secara teoretis, presidensialisme menjadi masalah kalau berkombinasi dengan sistem multipartai. Ketidakstabilan pemerintahan dalam sistem presidensial diyakini semakin kentara bila dipadukan dengan sistem multipartai.
Problematik sistem presidensial pada umumnya terjadi ketika ia dikombinasikan dengan sistem multipartai, apalagi dengan tingkat fragmentasi partai dan polarisasi ideologis yang relatif tinggi. Paling kurang ada tiga alasan mengapa kombinasi presidensial-multipartai bermasalah. Pertama, sistem presidensial berbasis multipartai cenderung menghasilkan kelumpuhan akibat kebuntuan eksekutif-legislatif, dan kebuntuan itu berujung pada instabilitas demokrasi. Kedua, sistem multipartai menghasilkan polarisasi ideologis ketimbang sistem dua-partai, sehingga seringkali menimbulkan problem komplikasi ketika dipadukan dengan presidensialisme. Terakhir, kombinasi presidensial dan multipartai berkomplikasi pada kesulitan membangun koalisi antarpartai dalam demokrasi presidensial, sehingga berimplikasi pada rusaknya stabiltas demokrasi. Dilema presidensialisme tersebut bertambah kompleks jika tidak ada satu partai pun yang menguasai kursi mayoritas di parlemen. Fragmentasi kekuatan partai-partai di parlemen seperti ini lazimnya adalah produk dari penggunaan sistem pemilu perwakilan berimbang (proportional representation systems).
Penyempurnaan presidensialisme memerlukan peninjauan kembali format sistem perwakilan, skema penyelenggaraan dan sistem pemilu, serta sistem kepartaian. Dalam konteks pemilu, penataan tak hanya terkait urgensi perubahan sistem pemilu, khususnya sistem pileg, melainkan juga penataan skema penyelenggaraannya ke arah pemilu secara simultan antara pemilu legislatif dan pemilu presiden. Penataan tersebut mengarah pada dua skema pemilu, yakni pemilu nasional serentak (untuk memilih Presiden/Wapres, DPR dan DPD) dan pemilu lokal/daerah serentak (untuk memilih anggota DPRD dan kepala-kepala daerah, baik kabupaten/kota maupun provinsi) dengan jeda waktu 2,5 tahun didahului pemilu nasional.
Pemilu serentak (concurrent elections) secara sederhana dapat didefinisikan sebagai sistem pemilu yang melangsungkan beberapa pemilihan pada satu waktu secara bersamaan. Jenis-jenis pemilihan tersebut mencakup pemilihan eksekutif dan legislatif di beragam tingkat yang dikenal di negara yang bersangkutan, yang terentang dari tingkat nasional, regional hingga pemilihan di tingkat lokal. Di negara-negara anggota Uni Eropa, pemilu serentak bahkan termasuk menyelenggarakan pemilu untuk tingkat supra-nasional, yakni pemilihan anggota parlemen Eropa secara berbarengan dengan pemilu nasional, regional atau lokal. Dengan adanya beragam faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan pemilu serentak, maka terdapat beberapa varian yang sebagian sudah diterapkan dan beberapa lagi masih sifatnya hipotetis.
Variasi pemilu serentak dapat dibedakan berdasarkan waktu pelaksanaan dan tingkatan pemerintahan yang dapat mempengaruhi persepsi pemilih mengenai seberapa penting pemilihan tersebut. Secara teoretik, penyelenggaraan pemilu yang waktunya bersamaan antara berbagai pemilihan, seperti pemilihan legislatif dengan pemilihan presiden, pemilihan legislatif dengan referendum isu-isu publik, maupun segala macam pemilihan untuk posisi publik dan isu-isu kebijakan penting, biasanya terkait erat dengan electoral cycle, utilitas mechanical effect dari pemilu, rejim pemerintahan, dan juga model kepartaian yang ada.
Secara umum, untuk konteks Indonesia dengan mendasarkan pada varian secara empirik maupun hipotetis, terdapat setidaknya enam model pemilu serentak. Pertama, pemilu serentak sekaligus serentak, satu kali dalam lima tahun, untuk semua posisi publik di tingkat nasional hingga kabupaten/kota. Pemilu ini meliputi pemilihan legislatif (DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota), pemilihan presiden, serta pemilukada. Ini seringkali disebut dengan pemilihan tujuh kotak atau pemilu borongan. Kedua, pemilu serentak hanya untuk seluruh jabatan legislatif (pusat dan daerah) dan kemudian disusul dengan pemilu serentak untuk jabatan eksekutif (pusat dan daerah). Dalam model clustered concurrent election ini, pemilu untuk DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota dilaksanakan seperti selama ini dilakukan bersamaan sesuai waktunya, dan kemudian diikuti pemilu presiden, gubernur dan bupati/walikota beberapa bulan kemudian.
Ketiga, pemilu serentak dengan pemilu sela berdasarkan tingkatan pemerintahan, di mana dibedakan waktunya untuk pemilu nasional dan pemilu daerah/lokal (concurrent election with mid-term election). Dalam model ini pemilu anggota DPR dan DPD dibarengkan pelaksanaannya dengan pemilu presiden. Sementara pemilu DPRD Propinsi, kabupaten/kota dibarengkan pelaksanaannya dengan pemilihan gubernur dan bupati/walikota, dua atau tiga tahun setelah pemilu nasional.
Keempat, pemilu serentak tingkat nasional dan tingkat lokal yang dibedakan waktunya secara interval (concurrent election with regional-based concurrent elections). Dalam model ini, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD dilakukan bersamaan waktunya. Kemudian pada tahun kedua diadakan pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota serta pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota berdasarkan pengelompokan region atau wilayah kepulauan tertentu. Misal tahun kedua khusus untuk wilayah Pulau Sumatera. Kemudian disusul tahun ketiga untuk wilayah pulau Jawa, dan tahun keempat untuk wilayah Bali dan Kalimantan, dan tahun kelima untuk wilayah sisanya. Dengan model ini maka setiap tahun masing-masing partai akan selalu bekerja untuk mendapatkan dukungan dari pemilih, dan pemerintah serta partai politik dapat selalu dievaluasi secara tahunan oleh pemilih.
Kelima, adalah pemilu serentak tingkat nasional yang kemudian diikuti dengan pemilu serentak di masing-masing provinsi berdasarkan kesepakatan waktu atau siklus pemilu lokal di masing-masing provinsi tersebut. Dengan model concurrent election with flexible concurrent local elections ini maka pemilihan Presiden dibarengkan dengan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD. Kemudian setelahnya tergantung dari siklus maupun jadual pemilu lokal yang telah disepakati bersama diadakan pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota serta memilih anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di suatu provinsi, dan kemudian diikuti dengan pemilu serentak lokal yang sama di provinsi-provinsi lainnya sehingga bisa jadi dalam setahun ada beberapa pemilu serentak lokal di sejumlah provinsi.
Keenam, adalah pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden dan kemudian diikuti setelah selang waktu tertentu dengan pemilu eksekutif bersamaan untuk satu provinsi. Dalam pemilu ini, pemilu serentak tingkat lokal hanyalah untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota secara bersamaan di suatu provinsi, dan jadualnya tergantung dari siklus pemilu lokal di masing-masing provinsi yang telah disepakati.
Pada model pertama, kedua, dan ketiga, jika tujuan pemilu serentak hanya untuk sekedar penghematan biaya memang terjawab. Namun penyelenggaraan pemilu menjadi semakin rumit, konfigurasi politik menjadi tidak menentu, bahkan bisa jadi tidak muncul political blocking secara jelas dan dapat menyuburkan politik transaksional karena kebutuhan terhadap dukungan elektoral untuk memenangkan pemilu.
Sistem pemerintahan negara Indonesia adalah sistem presidensiil atau dengan kata lain adalah sistem pemisahan kekuasaan. Sistem presidenssil memisahkan kekuasaan yaitu parlemen (legislative) dan pemerintah (eksekutif) sehingga memiliki kedudukan yang sama dan saling melakukan kontrol. Sistem pemerintahan ini bukan hanya mengatur sistem pemerintahan nasional namun juga sistem pemerintahan daerah. Sistem pemerintahan daerah dengan kekuasaan eksekutif ada di tangan kepala daerah dan kekuasaan legislative ada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Keberhasilan pelaksanaan sistem presidensial di daerah akan dapat memperkuat sistem presidensiil pusat. Hal ini dapat terjadi karena secara sistem pemerintah pusat dan daerah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Adanya sistem presidensiil yang berjalan dengan lancar di daerah membuat program-program kerja yang diatur dalam bentuk peraturan daerah mampu disahkan dan diimplementasikan di daerah. Program-program dalam bentuk peraturan daerah ini merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan nasional, sehingga sistem presidensiil daerah yang memiliki keseimbangan dan keberfungsian peran antara kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah akan memperkuat sistem presidensiil di pusat.
Blocking politics yang tercipta dari hasil pemilu eksekutif dan legislatif ditingkat nasional kemungkinan akan mewujud pula di daerah. Jika kinerja presiden dan anggota legislatif hasil pemilu nasional baik, maka pemilih juga akan memilih pasangan kepala daerah dan caleg DPRD yang berasal dari partai-partai koalisi pemilu nasional. Dengan demikian kongruensi tidak hanya tercipta di level eksekutif-legislatif, melainkan juga pusat dan daerah.
KPU menyatakan bahwa Pemilihan Kepala Daerah Serentak akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2015 untuk 263 provinsi, kota dan kabupaten yang ditetapkan oleh PKPU Nomor 2 tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 Pasal 3 ayat 1 dinyatakan bahwa “Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
Pemerintahan daerah memegang peranan yang penting sejak adanya otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diubah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kembali diubah dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dikuatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi undang-Undang. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 menguatkan bahwa kekuasaan pemerintah daerah sangat besar karena urusan yang diberikan kepada daerah sangat luas selain lima urusan yang dipegang oleh pemerintah pusat. Hal ini membuat Pemilihan Kepala Daerah Serentak yang akan dilaksanakan untuk pertama kalinya pada tahun 2015 sangat penting untuk diperhatikan dan diteliti karena hal ini akan dapat memperkuat sistem pemerintahan Indonesia. Hal tersebut juga diperkuat oleh pendapat Ramlan Surbakti yang menyatakan bahwa adanya model pemilihan “borongan” dengan memilih lima penyelenggara negara sekaligus itu justru membingungkan dan merugikan rakyat. Menggabungkan pemilu nasional dan lokal justru akan sangat merugikan otonomi daerah karena akan didominasi isu nasional, isu lokal tenggelam. Ditegaskan pemberian suara secara cerdas sangat tidak mungkin, khususnya untuk pemilu DPR, DPD, DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Sebab, jumlah alternatif calon sangat banyak untuk setiap daerah pemilihan. Sebaliknya, pemisahan pemilu nasional serentak dengan pemilu lokal serentak justru akan sangat menguntungkan rakyat. Ramlan Surbakti menilai pemilu serentak terpisah ini dapat menciptakan sistem presidensial yang efektif karena presiden terpilih dan mayoritas anggota DPR terpilih berhasil menyepakati kebijakan publik nasional. Efek lainnya, dapat mengurangi jumlah partai politik secara alamiah tanpa mengurangi suara sah terbuang. Sama halnya pemilu lokal serentak akan menghasilkan pemerintahan daerah yang efektif dan akan dapat mendukung presiden sebagai core dari sistem presidensiil. Pendapat Ramlan Surbakti tersebut juga didukung oleh pendapat dari Ketua Badan Pengkajian MPR Bambang Sadono dalam dialog kenegaraan yang bertajuk “Pemilu Serentak Guna Memperkuat Sistem Presidensial”. “MPR menganggap Pemilihan Kepala Daerah Serentak pada 9 Desember 2015 nanti sebagai syarat utama demokrasi secara universal sekaligus praktik politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan.”. Bambang berpandangan, selain untuk efektivitas sistem presidensial dalam suatu tatanan sistem pemerintahan, keserentakan dalam penyelenggaraan pilkada dan juga Pileg dan Pilpres dapat mengefisiensi waktu dan biaya dari penyelenggaraannya itu sendiri. “Kita lakukan ini dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat dan ingin diberi masukan. Maka MPR turun untuk melakukan sosialiasi dan membuka ruang pemikiran masyarakat khususnya tentang Pemilihan Kepala Daerah Serentak, karena ketika calon terlipih disajikan tidak ada konsep calon yang dipertanyakan, bagaimana si calon dapat membangun daerah sehingga iidak ada kontrak politik ketika calon itu dipilih “.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai “PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK UNTUK PENGUATAN SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI DAERAH”.

B. PEMBAHASAN
1. Demokrasi dan Pemilu
Demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya, atau disebut juga pemerintahan rakyat. Demokrasi juga dapat diartikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Demokrasi dan Pemilu sering disederhanakan sebagai dua hal yang sama. Ada klaim bahwa sebuah negara dikatakan demokratis manakala telah dilaksanakannya Pemilu di negara tersebut. Padahal demokrasi tidak identik dengan Pemilu, meskipun keduanya tidak dapat dipisahkan satu dari yang lain. Tidak ada demokrasi tanpa Pemilu, tetapi diselenggarakannya Pemilu bukanlah indikasi dari demokrasi.
Huntington mendefenisikan sistem politik abad ke-20 sebagai demokratis sejauh para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala, dan di dalam sistem itu para calon secara bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk dewasa berhak memberikan suara. Dengan demikian, menurut defenisi Huntington, demokrasi mengandung dua dimensi, yakni kompetisi dan partisipasi. Demokrasi juga, kata Huntington lebih lanjut, mengimplikasikan adanya kebebasan sipil dan politik yaitu kebebasan untuk berbicara, menerbitkan, berkumpul dan berorganisasi, yang dibutuhkan bagi perdebatan politik dan pelaksanaan kampanye-kampanye pemilihan itu.
Lebih lanjut, Huntington menjelaskan, defenisi demokrasi dari sudut prosedur ini memberikan sejumlah patokan yang memungkinkan kita untuk menilai sejauh manakah suatu sistem politik bersifat demokratis, membandingkan sistem-sistem dan menganalisis apakah suatu sistem bertambah atau berkurang demokratis. Bila di sebuah negara masih ada pembatasan hak pilih pada sebagian pihak, maka sistem itu tidak demokratis. Begitu pula, suatu sistem menjadi tidak demokratis apabila oposisi tidak diperbolehkan di dalam pemilihan umum, atau oposisi itu dikontrol atau dihalang-halangi dalam mencapai apa yang dapat dilakukannya, atau koran-koran oposisi disensor atau dibredel, atau hasilnya menimbulkan pertanyaan mengenai tingkat kompetisi yang diperbolehkan oleh sistem itu.
Pendapat Huntington di atas tampaknya tidak jauh berbeda dengan pendapat Robert A. Dahl, yang dikenal sangat intens membahas tema demokrasi. Menurut Dahl, demokrasi adalah suatu sistem politik yang memberikan kesempatan untuk beberapa hal berikut ini. Pertama, partisipasi efektif. Sebelum sebuah kebijakan digunakan oleh asosiasi, seluruh anggota harus mempunyai kesempatan yang sama dan efektif untuk membuat pandangan mereka diketahui oleh anggota-anggota lainnya, sebagaimana seharusnya kebijakan itu dibuat. Kedua, persamaan suara. Ketika akhirnya tiba saat dibuatnya keputusan tentang kebijaksanaan itu, setiap anggota harus mempunyai kesempatan yang sama dan efektif untuk memberikan suara dan seluruh suara harus dihitung sama.
Ketiga, pemahaman yang cerah. Dalam batas waktu yang rasional, setiap anggota harus mempunyai kesempatan yang sama dan efektif untuk mempelajari kebijakan-kebijakan alternatif yang relevan dan konsekuensi yang mungkin. Keempat, pengawasan agenda. Setiap anggota harus mempunyai kesempatan eksklusif untuk memutuskan bagaimana dan apa permasalahn yang dibahas dalam agenda. Jadi proses demokrasi yang dibutuhkan oleh tiga kriteria sebelumnya tidak pernah tertutup. Berbagai kebijakan asosiasional tersebut selalu terbuka untuk dapat diubah oleh para anggotanya jika mereka menginginkannya begitu. Kelima, pencakupan orang dewasa. Semua, atau paling tidak sebagian besar orang dewasa yang menjadi penduduk tetap seharusnya memiliki hak kewarganegaraan penuh yang ditunjukkan oleh empat kriteria sebelumnya.
Lebih lanjut lagi, Dahl merumuskan lembaga-lembaga politik dalam pemerintahan demokrasi perwakilan modern sebagai berikut:
a. Para pejabat yang dipilih. Kendali terhadap keputusan pemerintah mengenai kebijakan secara konstitusional berada di tangan para pejabat yang dipilih oleh warga negara. Jadi, pemerintahan demokrasi skala besar yang modern merupakan perwakilan;
b. Pemilihan umum yang bebas, adil dan berkala. Para pejabat yang dipilih ditentukan dalam pemilihan umum yang sering kali diadakan dan dilaksanakan dengan adil, di mana tindakan pemaksaan agak jarang terjadi;
c. Kebebasan berkumpul. Warga negara berhak menyatakan pendapat mereka sendiri tanpa adanya bahaya hukuman yang keras mengenai masalah-masalah persamaan politik yang didefenisikan secara luas, termasuk kritik terhadap para pejabat, pemerintah, rezim, tatanan sosial ekonomi dan ideologi yang ada;
d. Akses ke sumber-sumber informasi alternatif. Warga negara berhak mencari sumber-sumber informasi alternatif dan bebas dari warga lain, para ahli, surat kabar, majalah, buku, telekomunikasi dan lain-lain. Lagi pula, sumber-sumber informasi alternatif yang ada secara nyata tidak berada di bawah kendali pemerintah atau kelompok politik lain yang berusaha mempengaruhi keyakinan dan tingkah laku masyarakat dan sumber-sumber alternatif ini secara efektif dilindungi undang-undang;
e. Otonomi asosiasional. Untuk mencapai hak mereka yang beraneka ragam itu, termasuk hak yang diperlukan untuk keefektifan tindakan lembaga-lembaga politik demokrasi, maka warga negara juga berhak membentuk perkumpulan atau organisasi yang relatif bebas, termasuk partai politik dan kelompok kepentingan yang bebas;
f. Hak warga negara yang inklusif. Tak seorang dewasa pun yang menetap di suatu negara dan tunduk pada undang-undang tersebut dapat diabaikan hak-haknya, hal ini diberikan kepada warga lainnya dan diperlukan kelima lembaga politik yang baru saja disebutkan. Hak-hak tersebut meliputi hak memberikan suara untuk memilih para pejabat dalam pemilihan umum yang bebas dan adil; hak untuk mencalonkan diri dalam pemilihan; hak untuk bebas berpendapat; hak untuk membentuk dan berpartisipasi dalam organisasi politik; hak untuk mendapatkan sumber informasi yang bebas; dan hak untuk berbagai kebebasan dan kesempatan lainnya yang mungkin diperlukan bagi keberhasilan tindakan lembaga-lembaga politik pada demokrasi skala besar.

Berdasarkan sejumlah indikator demokrasi yang dikemukakan sejumlah ilmuwan politik, Afan Gaffar mencoba menyimpulkan sejumlah persyaratan untuk mengamati apakah sebuah political order merupakan sistem yang demokratis atau tidak, yakni:
a. Akuntabilitas. Dalam demokrasi setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya. Tidak hanya itu, ia juga harus dapat mempertanggungjawabkan ucapan, perilaku dalam kehidupan yang pernah, sedang dan bahkan akan dijalaninya. Pertanggungjawaban tersebut tidak hanya menyangkut dirinya, tetapi juga menyangkut keluarganya dalam arti luas;
b. Rotasi kekuasaan. Dalam demokrasi, peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada, dan dilakukan secara teratur dan damai. Jadi, tidak hanya satu orang yang selalu memegang jabatan, sementara peluang untuk orang lain tertutup sama sekali;
c. Rekrutmen politik yang terbuka. Untuk memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan, diperlukan satu sistem rekrutmen politik yang terbuka. Artinya, setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi suatu jabatan politik yang dipilih oleh rakyat mempunyai peluang yang sama dalam kompetisi untuk mengisi jabatan tersebut. Dalam negara yang tidak demokratis, rekrutmen politik biasanya dilakukan secara tertutup, hanya dinikmati oleh segelintir orang saja;
d. Pemilihan umum. Dalam sebuah negara yang demokratis, Pemilu dilaksanakan secara teratur. Setiap warga negara yang sudah dewasa mempunyai hak untuk memilih dan dipilih dan bebas menggunakan haknya tersebut sesuai dengan kehendak hati nuraninya. Warga bebas menentukan partai atau calon yang didukungnya, tanpa ada rasa takut atau paksaan dari orang lain. Pemilih juga bebas mengikuti segala macam aktivitas pemilihan, termasuk di dalamnya kegiatan-kegiatan kampanye dan menyaksikan perhitungan suara;
e. Menikmati hak-hak dasar. Dalam suatu negara yang demokratis, setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas, termasuk di dalamnya hak menyatakan pendapat, hak berkumpul dan berserikat dan hak menikmati pers yang bebas. Hak untuk menyatakan pendapat dapat digunakan untuk menentukan preferensi politiknya, tentang suatu masalah, terutama menyangkut dirinya dan masyarakat sekitarnya. Dengan kata lain, ia punya hak untuk ikut menentukan agenda yang diperlukan. Hak untuk berkumpul dan berserikat dapat diwujudkan dengan memasuki berbagai organisasi politik dan nonpolitik tanpa dihalang-halangi oleh siapa pun dan institusi manapun. Kebebasan pers dalam masyarakat yang demokratis mempunyai makna bahwa masyarakat dunia pers dapat menyampaikan informasi apa saja yang dipandang perlu, sepanjang tidak mempunyai elemen menghina, menghasut, ataupun mangadu-domba sesama warga masyarakat.

Untuk melengkapi beberapa teori demokrasi di atas, berikut indikatornya, perlu kiranya dicatat satu hal penting lagi menyangkut hakekat demokrasi, yakni tersedianya mekanisme cheks & balances dalam berbagai proses politik. Dalam sistem politik demokrasi, menurut Ramlan Surbakti, terdapat distribusi kekuasaan yang relatif merata di antara kelompok sosial dan lembaga pemerintahan. Situasi ini akan menimbulkan persaingan dan saling kontrol antara kelompok yang satu dan kelompok yang lainnya, antara lembaga pemerintah yang satu dengan lembaga yang lain (legislatif, eksekutif dan yudikatif), dan antara kelompok sosial dan lembaga pemerintahan. Akan tetapi, pada pihak lain, kelompok-kelompok sosial maupun lembaga-lembaga pemerintah mempunyai suatu kesadaran dan kesepakatan bahwa kekuasaan hanya sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan masyarakat umum. Maka untuk mewujudkan kesejahteraan umum diperlukan kesediaan untuk berkompromi dan bekerja sama, bahwa pemerintah sebagai lembaga yang memadai untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum. Jadi, persaingan dan saling kontrol di antara pusat-pusat kekuasaan akan melahirkan konflik, sedangkan kesadaran dan kesepakatan akan melahirkan konsensus.

2. Sistem Pemerintahan Presidensial
Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri, jadi tidak diartikan sebagai pemerintahan yang hanya menjalankan tugas eksektutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif. Karena itu membicarakan sistem pemerintahan adalah membicarakan bagaimana kekuasaan serta hubungan antara lembaga-lembaga negara yang menjalankan kekuasaan-kekuasaan negara itu, dalam rangka menjalankan kepentingan rakyat.
Menurut Moh.Mahfud MD, sistem pemerintahan negara adalah sistem hubungan dan tata kerja antara lembaga-lembaga negara, dimana pembagian sistem pemerintahan di dalam ilmu negara dan ilmu politik menurut Moh. Mahfud MD dikenal beberapa sistem pemerintahan yakni, presidensial, parlementer, dan referendum.
Sri Soemantri juga mengemukakan varian sistem pemerintahan, yaitu sistem pemerintahan parlementer, sistem pemerintahan presidensial, dan sistem pemerintahan campuran. Deny Indrayana juga mengemukakan varian sistem pemerintahan dengan lebih variatif dari beberapa ahli diatas, yakni sistem parlementer, sistem presidensial, sistem hybrd atau campuran, sistem kolegial, dan sistem monarki. C.F.Strong dalam buku ”modern political constitution” membagi sistem pemerintahan ke dalam kategori; parliamnetary executive dan nonparliamentary executive atau the fixed executive.
Dalam sistem presidensial, walaupun presiden di usung oleh partai politik, dalam mengemban misi dan tanggungjawabnya presiden bertanggungjawab langsung kepada rakyat yang memilih dirinya, terhadap partai yang mengusungnya, presiden bertanggungjawab secara perseorangan/individu. Selaku kepala negara, presiden secara etika kenegaraan, sudah seharunya melepaskan keterikatannya terhadap partai yang mengusungnya sejak ia terpilih menjadi presiden.
Dalam sistem presidensial, pelaksanaan sistem pengawasan bersifat checks and balances antar lembaga negara artinya diantara lembaga-lembaga negara saling mengawasi agar diantara lembaga negara tidak melebihi batas kewenangannya. Di Amerika Serikat sebagai negara yang mencetuskan sistem presidensil, sistem pembagian kekuasaan diantara lembaga negara (legislatif, eksekutif,dan yudikatif) memiliki system checks and balances dalam kekuasaannya. Hal tersebut berarti teori dari pembagian kekuasaan (Trias Politica) dipraktekkan walaupun tidak semurni dari ajaran dari Montesqieu.
Di Indonesia setelah perubahan UUDNRI Tahun 1945, system checks and balances juga dipraktekan dalam sistem pemerintahan presidensial, dimana masing-masing lembaga negara memiliki kewenangan yang saling mengawasi diantaranya. Sebelumnya, dimasa UUDNRI Tahun 1945 belum mengalami perubahan, kekuasaan eksekutif lebih mendominasi dibandingkan lembaga-lembaga negara lainnya. Hal tersebut berimplikasi bahwa kekuasaan eksekutif dapat mencampuri atau mengintervensi kekuasaan dari lembaga negara lainnya.
Kriteria sistem presidensial yang kuat adalah sebagai berikut:
1) Presiden yang dipilih oleh rakyat memimpin pemerintahan dan dapat mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait.
2) Presiden dengan dewan perwakilan memiliki masa jabatan yang tetap dan tidak bisa saling menjatuhkan.
3) Tidak ada status yang tumpang tindih antara badan eksekutif dan badan legislative.

3. Pemilihan Kepala Daerah Serentak
Perubahan penting dalam reformasi konstitusi di Indonesia adalah pemilihan kepala daerah yang demokratis. Pemilu 2004 tidak hanya dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan kepala daerah yang independen, untuk pemilihan anggota legislative dan presiden, tetapi juga berimplikasi kepada pemilihan kepala daerah yang terwujud setelah dilakukannya revisi Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004.
Kepala daerah mempunyai peranan yang sangat strategis dalam rangka pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemeratan, kesejahteraan masyarakat, memelihara hubungan yang serasi antara pemerintahan pusat dan daerah serta antar daerah untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, diperlukan figure kepala daerah yang mampu mengembangkan inovasi, berwawasan kedepan dan siap melakukan perubahan kearah yang lebih baik. Konsekwensi logis dari ketentuan tersebut adalah bahwa pemilihan kepala daerah harus memperoleh legitimasi masyarakat secara penuh. Disisi lain pemilihan kepala daerah secara demokratis tersebut sebagai manifestasi daripada wujud kedaulatan rakyat pada tingkat daerah yaitu, Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Menurut Jimly Asshidiqqie, bahwa Pemilihan kepala daerah (Pilkada atau Pemilukada) dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksud mencakup:
1) Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi
2) Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten
3) Wali kota dan wakil wali kota untuk kota
Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Pelaksanaan Pilkada secara serentak pada 9 Desember 2015. Pelaksanaan Pilkada yang telah berlangsung dengan cukup lancar ini ternyata masih diwarnai dengan gugatan-gugatan pada 25 KPU dan juga adanya beberapa daerah yang gagal melaksanakan pemilihan kepala daerah karena persoalan normatif.

C. KAJIAN TEORI
1. Tinjauan tentang Sistem Pemerintahan
1) Pengertian Sistem Pemerintahan
Dilihat dari sistem Pemerintahan itu sendiri, sistem Pemerintahan merupakan gabungan dari dua istilah “sistem” dan “pemerintahan”. Sistem adalah suatu keseluruhan, terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional baik antara bagian-bagian maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhannya, sehingga hubungan itu menimbulkan suatu ketergantungan antara bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhannya itu.
Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri, jadi tidak diartikan sebagai pemerintahan yang hanya menjalankan tugas eksektutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif. Karena itu membicarakan sistem pemerintahan adalah membicarakan bagaimana kekuasaan serta hubungan antara lembaga-lembaga negara yang menjalankan kekuasaan-kekuasaan negara itu, dalam rangka menjalankan kepentingan rakyat.
Menurut Moh. Mahfud MD 82, sistem pemerintahan negara adalah sistem hubungan dan tata kerja antara lembaga-lembaga negara, dimana pembagian sistem pemerintahan di dalam ilmu negara dan ilmu politik menurut Moh. Mahfud MD dikenal beberapa sistem pemerintahan yakni, presidensial, parlementer, dan referendum.
Sejalan dengan pandangan Mahfud MD, Jimly Asshiddiqie mengemukakan, Sistem pemerintahan berkaitan dengan pengertian regeringsdaad yakni penyelenggaraan pemerintahan eksekutif dalam hubungannnya dengan fungsi legislatif. Sistem pemerintahan yang dikenal di dunia secara garis besar dapat dibedakan tiga macam, yaitu:83
a. Sistem pemerintahan presidensial (presidential sistem);
b. Sistem pemerintahan parlementer (parlementary sistem);
c. Sistem campuran (mixed sistem atau hybrid sistem).
Sri Soemantri juga mengemukakan varian sistem pemerintahan, yaitu sistem pemerintahan parlementer, sistem pemerintahan presidensial, dan sistem pemerintahan campuran. Deny Indrayana juga mengemukakan varian sistem pemerintahan dengan lebih variatif dari beberapa ahli diatas, yakni sistem parlementer, sistem presidensial, sistem hybrd atau campuran, sistem kolegial, dan sistem monarki. C.F.Strong dalam buku ”modern political constitution” membagi sistem pemerintahan ke dalam kategori; parliamnetary executive dan nonparliamentary executive atau the fixed executive.
Dalam penelitian ini, akan dijabarkan varian sistem pemerintahan yang berkaitan dengan fokus penelitian, yakni sistem pemerintahan presidensial di Indonesia.

2) Sistem Pemerintahan Presidensial
Sejarah sistem pemerintahan presidensial berawal dari lahirnya Negara Amerika Serikat, sebuah negara bekas Koloni Inggris di Benua Amerika untuk memiliki sebuah pemerintahan sendiri yang berdaulat terlepas dari Kerajaan Inggris. Ditahun 1775-1783 terjadi peperangan antara Inggris dengan negara baru Amerika Serikat yang ingin melepaskan diri dari Inggris yang kemudian dimenangkan oleh Amerika Serikat.
Menurut Moh. Kusnardi dan Hermaily Ibrahim menyatakan bahwa: ”Latar belakang negara Amerika Serikat menganut sistem presidensial adalah kebencian rakyat terhadap pemerintahan Raja George III sehingga mereka tidak menghendaki bentuk negara monarki dan untuk mewujudkan kemerdekaannya dari pengaruh Inggris, maka mereka lebih suka mengikuti jejak Montesqieu dengan mengadakan pemisahan kekuasaan, sehingga tidak ada kemungkinan kekuasaan yang satu akan melebihi kekuasaan yang lainnya, karena dalam trias politika itu terdapat sistem check and balances.”
Bentuk penolakan bangsa Amerika terhadap Inggris tercermin dari pembentukan pemerintahan yang berbeda dengan sistem parlementer di Inggris. Salah satu bentuk perbedaannya dengan sistem parlementer itu adalah dengan memberikan kewenangan yang besar terhadap kedudukan presiden. Menurut Harun Alrasyid, jabatan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan pertama kali muncul di Amerika Serikat pada Abad ke 18. Pasal II ayat (1) Konstitusi Amerika Serikat mengatur ” the executive power shall be vested in a president of united states of america”.
Proses lahirnya presiden di Amerika Serikat cukup berliku. Hasrat untuk membentuk kerajaan bukan Republik tetap memiliki pendukung berani mati. Setahun sebelum konstitusi disetujui, John Jay mengirimkan surat kepada George Washington mempertanyakan apakah setidaknya Amerika Serikat berbentuk kerajaan. Pada akhrinya setelah melalui perdebatan yang panjang serta rumit bentuk negara Republik disetujui, kemudian sistem presidensial diadopsi serta presiden pertama Amerika Serikat terpilih George Washington (1789-1797).
Setelah proses kelahiran sistem presidensial di Amerika Serikat, sistem pemerintahan yang dipimpin oleh presiden muncul di beberapa negara di belahan dunia. Misalnya, di Perancis, jabatan presiden muncul setelah Revolusi Perancis (14 juli 1789) pada awal terbentuknya Republik Kedua (1848-1851) dengan Louis Napoleon sebagai Presiden. Akan tetapi, setahun kemudian berubah statusnya menjadi Kaisar Napoleon III (1852) yang menjalankan pemerintahan sampai Perancis dikalahkan Jerman (1870). Pada masa Republik Ke Tiga (1875-1940) dan setelah Perang Dunia II Pemerintahan Repubik yang dipimpin oleh presiden tetap dijalankan sampai saat ini.
Di Benua Asia, pemerintahan Republik yang dipimpin oleh Presiden dicangkokkan Amerika Serikat di Filipina pada 1935. Peristiwa itu terjadi setelah Filipina mendapat kemerdekaan terbatas dalam bentuk commonwealth of the philippines dari Amerika Serikat. Jika melihat sejarah perkembangan sistem parlementer, lebih menggambarkan perjuangan mengurangi kekuasaan absolut yang dimiliki raja, sedangkan perkembangan sistem presidensial lebih banyak ditandai dengan masalah dasar, yaitu bagaimana mengelola hubungan presiden dengan lembaga legislatif. Kekuasaan presiden dalam sistem pemerintahan di Amerika Serikat dan beberapa negara yang mengadopsinya, selalu diatur di dalam konstitusi di masing-masing negara.
Dalam sistem presidensial, praktis tidak tersedia ruang gerak bagi partai untuk menawarkan atau menjanjikan visi dan program pemerintahan seperti yang dilakukan partai dalam sistem parlementer. Sistem presidensial memisahkan dengan jelas wilayah eksekutif dan wilayah legislatif, akibatnya dalam pemilihan anggota legislatif partai politik tidak akan mengkampanyekan program pemerintah apabila partainya memenangkan suara di parlemen. Karena belum tentu partai politik pemenang pemilu legislatif akan memimpin pemerintahan.
Sistem pemerintahan presidensil, kedudukan presiden sangat dominan, selaku individu sebagai penanggungjawab atas keberhasilan atau tidaknya pemerintahan, maka langsung atau tidak langsung mempersempit ruang gerak partai politik untuk memunculkan isu-isu politik yang terkait langsung dengan masalah pemerintahan.
Dalam sistem presidensial, iklim kepartaian memiliki nuansa yang berbeda dengan sistem parlementer. Peran utama partai politik bukan sebagai pengusung ideologi sebagaimana halnya dalam sistem parlementer. Dalam sistem presidensial, peran partai lebih sebagai fasilitator. Dalam konstitusi Amerika Serikat, samasekali tidak mencantumkan secara eksplisit tentang fungsi dan tempat partai politik dalam sistem politiknya.
Dalam sistem presidensial, walaupun presiden di usung oleh partai politik, dalam mengemban misi dan tanggungjawabnya presiden bertanggungjawab langsung kepada rakyat yang memilih dirinya, terhadap partai yang mengusungnya, presiden bertanggungjawab secara perseorangan/individu. Selaku kepala negara, presiden secara etika kenegaraan, sudah seharunya melepaskan keterikatannya terhadap partai yang mengusungnya sejak ia terpilih menjadi presiden.
Di Negara Republik Indonesia sistem presidensial telah dipraktekan sejak Indonesia merdeka Tahun 1945. Namun, dalam perjalanannya, sistem presidensial di Indonesia mengalami pasang surut dan perubahan-perubahan dalam prakteknya. Hal tersebut selanjutnya akan dibahas di bab berikutnya dalam penelitian ini secara terperinci.
Jika dicermati, dalam beberapa kasus, peluang presiden dalam sistem presidensil untuk menjadi penguasa yang otoriter terbuka lebar. Artinya dengan menggunakan kekuasaan yang absolut, pemerintahan yang dipimpinnya sering mendatangkan ancaman demokrasi, jika dibandingkan dengan kekuasaan presiden dalam sistem parlementer. Hal tersebut dapat terjadi karena fungsi dan wewenang presiden dalam sistem parlementer terbatas.
Dalam sistem presidensial, pelaksanaan sistem pengawasan bersifat checks and balances antar lembaga negara artinya diantara lembaga-lembaga negara saling mengawasi agar diantara lembaga negara tidak melebihi batas kewenangannya. Di Amerika Serikat sebagai negara yang mencetuskan sistem presidensil, sistem pembagian kekuasaan diantara lembaga negara (legislatif, eksekutif,dan yudikatif) memiliki system checks and balances dalam kekuasaannya. Hal tersebut berarti teori dari pembagian kekuasaan (Trias Politica) dipraktekkan walaupun tidak semurni dari ajaran dari Montesqieu.
Di Indonesia setelah perubahan UUDNRI Tahun 1945, system checks and balances juga dipraktekan dalam sistem pemerintahan presidensial, dimana masing-masing lembaga negara memiliki kewenangan yang saling mengawasi diantaranya. Sebelumnya, dimasa UUDNRI Tahun 1945 belum mengalami perubahan, kekuasaan eksekutif lebih mendominasi dibandingkan lembaga-lembaga negara lainnya. Hal tersebut berimplikasi bahwa kekuasaan eksekutif dapat mencampuri atau mengintervensi kekuasaan dari lembaga negara lainnya.
Kriteria sistem presidensial yang kuat adalah sebagai berikut:
a) Presiden yang dipilih oleh rakyat memimpin pemerintahan dan dapat mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait.
b) Presiden dengan dewan perwakilan memiliki masa jabatan yang tetap dan tidak bisa saling menjatuhkan.
c) Tidak ada status yang tumpang tindih antara badan eksekutif dan badan legislative.

3) Sistem Pemerintahan Parlementer
Sistem parlementer merupakan sistem pemerintahan yang paling luas diterapkan diseluruh dunia. Sistem parlementer lahir dan berkembang seiring dengan perjalanan ketatanegaraan Inggris.7 Dalam sistem parlementer hubungan antara eksekutif dan badan perwakilan sangat erat. Hal ini disebabkan adanya pertanggung jawaban para menteri terhadap parlemen, maka setiap kabinet yang dibentuk harus memperoleh dukunganan kepercayaan dengan suara terbanyak dari parlemen yang berarti, bahwa setiap kebijakasanaan pemerintah atau kabinet tidak boleh menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh parlemen.
Mariam Budiardjo menyatakan bahwa dalam sistem pemerintahan parlementer, badan eksekutif dan badan legislatif bergantung satu sama lain. Kabinet sebagai bagian dari badan eksekutif yang “bertanggung jawab” diharapkan mencerminkan kekuatan-kekuatan politik dalam badan legislatif yang mendukungnya, dan mati-hidupnya kabinet tergantung pada dukungan dalam badan legislatif (asas tanggung jawab menteri). Selanjutnya Saldi Isra menyimpulkan bahwa, disamping pemisahan jabatan kepala negara (head of master) dengan kepala pemerintahan (head of goverment), karakter paling mendasar dalam sistem pemerintahan parlementer adalah tingginya tingkat dependensi atau ketergantungan eksekutif kepada dukungan parlemen. Apalagi, eksekutif tidak dipilih langsung oleh pemilih sebagaimana pemilihan untuk anggota legislatif. Oleh karena itu parlemen menjadi pusat kekuasaan dalam sistem pemerintahan parlementer.
Sistem pemerintahan parlementer lahir di Inggris sebagai sebuah perjuangankekuatan diluar raja (bangsawan) untuk memperoleh sebagian kewenangan yang sebelumnya berada pada raja. Proses demokratisasi di Inggris terjadi melaluitahapan yang cukup panjang, sejak ratusan tahun lalu. Dimulai dengan magna chartalibertatum (perjanjian agung tentang kebebasan, 1215) yakni dengan disepakatinyaperjanjian tertulis antara Raja Jhon dengan kaum bangsawan dan kaum clerus. Sistem pemerintahan kabinet parlementer yang dilaksanakan di Inggris, bukanlah merupakan sebuah ciptaan secara sengaja, yang ditentukan dan diatur secara dogmatis, yaitu dengan menentukan peraturan perundang-undangannya terlebih dahulu, baru kemudian dilaksanakan, melainkan sistem pemerintahan cabinet parlementer tersebut merupakan sebuah improvisasi atau suatu puncak perkembangan sejarah ketatanegaraan Inggris, yang bertitik tolak dari adagium the king can do nowrong.
Pada sistem Parlementer hubungan antara eksekutif dan badan perwakilan sangat erat. Hal ini disebabkan adanya pertanggungan jawab para menteri terhadap Parlemen, maka setiap kabinet yang dibentuk harus memperoleh dukungan kepercayaan dengan suara yang terbanyak dari Parlemen yang berarti bahwa kebijaksanaan Pemerintah tidak boleh menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh Parlemen. Dari sejarah ketatanegaraan dapatlah dikatakan bahwa sistem Parlementerini adalah kelanjutan dari bentuk Negara Monarchi Konstitusional, dimana kekuasaan Raja dibatasi oleh Konstitusi.
Menurut Moh.Mahfud MD, terdapat beberapa prinsip-prinsip (ciri-ciri) yang dianut dalam sistem parlementer, diantaranya:
a. Kepala Negara tidak berkedudukan sebagai kepala pemerintahan karena ia lebih bersifat simbol nasional (pemersatu bangsa);
b. Pemerintah dilakukan oleh sebuah kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri;
c. Kabinet bertanggungjawab kepada dan dapat di jatuhkan oleh parlemen melalui mosi;
d. Karena itu kedudukan eksekutif (kabinet) lebih rendah dari (tergantung pada) parlemen.

Lemahnya kabinet pada sistem parlementer tersebut, maka kabinet dapat memintakan kepada kepala negara untuk membubarkan parlemen (DPR) dengan alasan yang sangat kuat sehingga parlemen dinilai tidak representatif. Tapi jika hal demikian terjadi, maka dalam waktu yang relatif pendek kabinet harus menyelenggarakan pemilu untuk membentuk parlemen yang baru.
Dalam sistem parlementer objek utama yang diperebutkan adalah parlemen. Pemilu parlemen menjadi sangat penting karena kekuasaan eksekutif hanya mungkin diperoleh setelah partai kontestan pemilu berhasil meraih suara mayoritas dalam parlemen. Dalam sistem parlementer, pimpinan tertinggi partai pemenang pemilu bertanggungjawab tidak hanya mengenai masalah ideologi partainya, tetapi juga terhadap visi dan misi yang direncanakan/diprogramkan oleh partai tersebut. Maka secara etika umum politiknya, pimpinan tertinggi partai pemenang pemilu secara otomatis menjadi Perdana Menteri.
Hendarmin Ranadireksa, menyebutkan beberapa ciri umum sistem parlementer, diantaranya:
a. Terpisahnya jabatan kepala negara dengan kepala pemerintahan;
b. Kepala negara sebagai simbol representasi negara;
c. Terdapat jabatan Raja sebagai kepala negara dan presiden sebagai kepala negara terpisah dari perdana menteri sebagai kepala pemerintahan;
d. Sistem yang dinamis, parlemen dengan kewenangannya yang luas untuk mengontrol pemerintahan berdampak kepada tingginya dinamika iklim perpolitikan;
e. Parlemen sebagai subjek pemerintahan;
f. Kontrak sosial dalam sistem parlementer;
g. Partai pemenang pemilu sebagai partai yang membentuk pemerintahan;
h. Proses pelaksanaan program pemerintahan dilaksanakan oleh partai pemenang pemilu;
i. Diffusion of power, dalam sistem parlementer, trias politika bukan merupakan pemisahan kekuasaan melainkan pembagian fungsi kekuasaan antara legislatif dengan eksekutif (yudikatif tetap berada independen);
j. Terdapat mosi tidak percaya oleh parlemen sebagai penarikan mandate;
k. Pemerintahan koalisi, tidak mudah bagi partai pemenang untuk meraih kemenangan mutlak dalam sistem parlementer yang umumnya bersifat multi partai, maka dimungkinkan bagi partai pemenang pemilu untuk tetap mengadakan koalisi terhadap partai lain untuk stabilitas pemerintahan;

Menurut Jimly Asshiddiqie, prinsip-prinsip pokok dalam sistem parlementer, diantaranya:
a. Hubungan antara lembaga parlemen dan pemerintah tidak murni dipisahkan;
b. Fungsi eksekutif dibagi ke dalam dua bagian, yaitu seperti yang diistilahkan C.F.Strong antara The real executive pada kepala pemerintahan dan the nominal executive pada kepala negara;
c. Kepala pemerintahan diangkat oleh kepala negara;
d. Kepala pemerintahan mengangkat menteri-menteri sebagai satu kesatuan institusi yang bersifat kolektif;
e. Menteri adalah atau biasanya merupakan anggota parlemen;
f. Pemerintah bertanggungjawab kepada parlemen, tidak kepada rakyat pemilih. Karena, pemerintah tidak dipilih oleh rakyat secara langsung, sehingga pertanggungjawaban kepada rakyat pemilih juga bersifat tidak langsung, yaitu melalui parlemen.
g. Kepala pemerintahan dapat memberikan pendapat kepada kepala Negara untuk membubarkan parlemen;
h. Dianutnya prinsip supremasi parlemen sehingga kedudukan parlemen dianggap lebih tinggi daripada bagian-bagian dari pemerintahan;
i. Sistem kekuasaan negara terpusat pada parlemen.

Menurut Muchtar Pakpahan, Sistem parlementer memiliki ciri sebagai berikut:
a. Kekuasaan berada ditangan parlemen, Eksekutif, Yudikatif dengan tidak ada pemisahan secara tegas satu dengan yang lainnya;
b. Kekuasaan kepala negara dan kepala pemerintahan tidak berada ditangan satu orang;
c. Pertanggungjawaban dapat dilakukan dengan system bulat, terpecah atau kombinasi bulat dan terpecah. Pertanggungjawaban system bulat maksudnya, ialah pertanggungjawaban cabinet menyatu dengan pimpinan kabinet (perdana menteri). Pertanggungjawaban terpecah, artinya masing-masing menteri yang menjadi anggota cabinet mempertanggungjawabkan tugas yang diserahkan kepadanya. Sedangkan pertanggungjawaban sistem kombinasi bulat dan terpecah artinya menteri bertanggungjawab atas pekerjaannya, tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanggungjawab dewan kabinet;
d. Kedudukan dewan menteri atau kabinet tergantung sikap legislatif atau parlemen;
e. Disamping memiliki fungsi legislatifnya, parlemen merupakan pemegang kedaulatan rakyat.

Dari uraian diatas, dapat dimengerti bahwa sistem parlementer menempatkan parlemen sebagai pusat pengendalian pemerintahan yang dijalankan oleh perdanamenteri dan dewan menteri (kabinet). Parlemen dikuasai oleh partai politik pemenang pemilihan umum, atau gabungan partai (koalisi) yang memperoleh suara mayoritas diparlemen, atau juga dapat dikatakan bahwa sistem parlementer, eksekutif sangat tergantung daripada keberadaan legislatif.
Dalam sistem parlementer, kedudukan kepala negara sangat kuat, kepala negara dapat membubarkan parlemen atas pertimbangan dari perdana menteri. Akan tetapi parlemen tidak dapat menjatuhkan kepala negara. oleh karena itu dalam keadaan situasi politik negara tidak stabil, maka kedudukan parlemen sangat bergantung kepada kepala negara.

4) Parameter Sistem Pemerintahan Presidensiil
Jimly Asshiddiqie menyatakan beberapa prinsip pokok yang terdapat dalam sistem pemerintahan presidensiil, yakni:
a. Terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif;
b. Presiden merupakan eksekutif tunggal. Kekuasaan eksekutif presiden tidak terbagi dan yang ada hanya presiden dan wakil presiden saja;
c. Kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala negara atau sebaliknya kepala negara adalah sekaligus merupakan kepala pemerintahan;
d. Presiden mengangkat para menteri sebagai pembantu atau sebagai bawahan yang bertanggungjawab kepadanya;
e. Anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif dan demikian pula sebaliknya;
f. Presiden tidak dapat membubarkan ataupun memaksa parlemen;
g. Jika dalam sistem parlementer berlaku prinsip supremasi parlemen, maka dalam sistem pemerintahan presidensial berlaku prinsip supremasi konstitusi. Karena itu pemerintahan eksekutif bertanggungjawab kepada konstitusi;
h. Eksekutif bertanggungjawab langsung kepada rakyat yang berdaulat;
i. Kekuasaan tersebar secara tidak terpusat seperti dalam sistem parlementer yang terpusat pada parlemen.

Sejalan dengan Jimly Asshiddiqie, Moh. Mahfud MD, mengatakan bahwa prinsip pokok sistem presidensial adalah:
a. Kepala negara menjadi kepala pemerintahan (eksekutif);
b. Pemerintah tidak bertanggungjawab kepada parlemen (DPR). Pemerintah dan Parlemen adalah sejajar;
c. Menteri-menteri diangkat dan bertanggungjawab kepada presiden;
d. Eksekutif dan legislatif sama-sama kuat.

Bagir Manan melihat sistem presidensial yang memiliki ciri-ciri pokok sistem pemerintahan presidensial murni dengan pencerminan sistem presidensial yang berlaku di Amerika Serikat adalah:
a. Presiden adalah pemegang kekuasaan eksekutif tunggal;
b. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan yang bertanggungjawab di samping berbagai wewenang konstitusional yang bersifat prerogatif yang lazim melekat pada jabatan kepala negara;
c. Presiden tidak bertanggungjawab kepada badan perwakilan rakyat (congres), karena itu tidak dapat dikenai mosi tidak percaya oleh congress;
d. Presiden tidak dipilih dan diangkat oleh congress dalam praktik langsung oleh rakyat, walaupun secara formal dipilih oleh badan pemilih (electoral college);
e. Presiden memangku jabatan empat tahun (fixed), dan hanya dapat dipilih untuk kedua kali masa jabatan berturut-turut (8 tahun). Dalam hal mengganti jabatan presiden yang berhalangan tetap, jabatan tersebut paling lama 10 tahun berturut-turut;
f. Presiden dapat diberhentikan dari jabatan melalui impeachment karena alasan tersangkut treason, bribery, or other hight crime and misdemeanors (melakukan penghianatan, menerima suap, atau melakukan kejahatan yang serius).

Menurut Saldi Isra, sistem pemerintahan presidensial memiliki karakter yang utama dan beberapa karakter lainnya yakni:
a. Presiden memegang fungsi ganda, sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Meskipun sulit untuk dibedakan secara jelas, presiden sebagai kepala negara dapat dikatakan sebagai simbol negara, sebagai kepala pemerintahan, presiden merupakan pemegang kekuasaan tunggal dan tertinggi.
b. Presiden tidak hanya sekedar memilih anggota kabinet, tetapi juga berperan penting dalam pengambilan keputusan di dalam kabinet;
c. Hubungan antara eksekutif dan legislatif terpisah, dengan adanya pemilihan umum untuk memilih presiden dan memilih lembaga legislatif;
d. Dengan pemisahan secara jelas antara pemegang kekuasaan legislatif dan eksekutif, pembentukan pemerintah tidak tergantung kepada proses politik di lembaga legislatif.
e. Sistem pemerintahan presidensial dibangun dalam prinsip clear cut separation of powers antara pemegang kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif dengan konsekuensi bahwa antara legislatif dan eksekutif tidak dibutuhkan mempunyai hubungan kerjasama. Artinya terjadi pemisahan secara tegas antara presiden dengan legislatif.

Dengan pola hubungan yang terpisah, lebih lanjut Saldi Isra mengatakan bahwa ada keuntungan dari sistem presidensial yakni:
a. Dengan dipilih secara langsung, kekuasaan presiden menjadi lebih legitimasi karena mendapat mandat langsung (direct mandate) pemilih sementara itu, dalam sistem parlementer perdana menteri diangkat melalui proses penunjukan (appointed indirectly);
b. Dengan adanya pemisahan antara lembaga negara terutama legislatif dan eksekutif, setiap lembaga negara dapat melakukan pengawasan terhadap lembaga negara lainnya untuk mencegah terjadinya penumpukan dan penyalahgunaan kekuasaan;
c. Dengan posisi sentral dalam jajaran eksekutif, presiden dapat mengambil kebijakan strategis yang amat menentukan secara tepat (speed and decisiveness);
d. Dengan masa jabatan yang tetap, posisi presiden jauh lebih stabil dibandingkan perdana menteri yang bisa diganti disetiap waktu.

5) Teori Check and Balances
Kata “checks” dalam checks and balances berarti suatu pengontrolan yang satu dengan yang lain, agar suatu pemegang kekuasaan tidak berbuat sebebas-bebasnya yang dapat menimbulkan kesewenang-wenangan. Adapun “balance” merupakan suatu keseimbangan kekuasaan agar masing-masing pemegang kekuasaan tidak cenderung terlalu kuat (kosentrasi kekuasaan) sehingga menimbulkan tirani.
Istilah checks and balances berdasarkan kamus hukum Black‟s Law Dictionary, diartikan sebagai “arrangement of governmental powers whereby powers of one governmental branch check or balance those of other brances”. Berdasarkan pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa checks and balances merupakan suatu prinsip saling mengimbangi dan mengawasi antar cabang kekuasaan satu dengan yang lain. Tujuan konsepsi checks and balances adalah untuk menghindari adanya konsentrasi kekuasaan pada satu cabang kekuasaan tertentu.
Check and balances system adalah sistem dimana orang-orang dalam pemerintahan dapat mencegah pekerjaan pihak yang lain dalam pemerintahan jika mereka meyakini adanya pelanggaran terhadap hak. Pengawasan (checks) sebagai bagian dari checks and balances adalah suatu langkah maju yang sempurna. Mencapai keseimbangan lebih sulit untuk diwujudkan. Gagasan utama dalam checks and balances adalah upaya untuk membagi kekuasaan yang ada ke dalam cabang-cabang kekuasaan dengan tujuan mencegah dominannya suatu kelompok. Bila seluruh ketiga cabang kekuasaan tersebut memiliki checks terhadap satu sama lainnya, checks tersebut dipergunakan untuk menyeimbangkan kekuasaan. Suatu cabang kekuasaan yang mengambil terlalu banyak kekuasaan dibatasi lewat tindakan cabang kekuasaan yang lain. Checks and Balances diciptakan untuk membatasi kekuasaan pemerintah. Hal tersebut dapat tercapai dengan mensplit pemerintah dalam kelompok-kelompok persaingan yang dapat secara aktif membatasi kekuasaan kelompok lainnya. Hal ini akan berakhir bila ada suatu kelompok kekuasaan yang mencoba untuk menggunakan kekuasaannya secara ilegal. Arti checks and balances itu sendiri adalah saling kontrol dan seimbang, maksudnya adalah antara lembaga negara harus saling mengontrol kekuasaan satu dengan kekuasaan yang lainnya agar tidak melampaui batas kekuasaan yang seharusnya dan saling menjatuhkan. Hal ini sangat penting agar dapat terciptanya kestabilan pemerintahan didalam negara atau tidak terjadi percampuradukan antar kekuasaan dan kesewenang- wenangan terhadap kekuasaan. Ada dua konsep pokok dalam mekanisme kawal dan imbang. Konsep pengawalan atau pengendalian (checks) berasal dari teori klasik tentang pemisahan kekuasaan, dimana unsur legislatif, eksekutif, dan yudikatif hendaknya dipegang oleh lembaga yang terpisah satu sama lain. Sedangkan penyeimbangan kekuasaan (balances) dimaksudkan agar masing-masing lembaga penguasa tersebut dalam proses perumusan kebijakan sehari-hari punya proporsi kewenangan yang seimbang sehingga tidak ada yang memiliki kekuasaan mutlak.
Checks and balances merupakan prinsip pemerintahan presidensial yang paling mendasar di mana dalam negara yang menganut sistem presidensial merupakan prinsip pokok agar pemerintahan dapat berjalan dengan stabil. Didalam prinsip checks and balances terdapat dua unsur yaitu unsur aturan dan unsur pihak-pihak yang berwenang. Untuk unsur aturan sudah diatur didalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang- Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan, di mana dalam unsur aturan didalam pemerintahan di Indonesia dinilai cukup baik dan namun dalam pelaksanaannya belum optimal, hal ini disebabkan karena para pihak-pihak yang tidak profesional dalam menjalankan wewenangnya. Penerapan checks and balances pada level Pemerintah Daerah relatif sama seperti yang berlangsung di Pemerintah Pusat. Perbedaan yang ada ialah pada ruang lingkup tugas dan kewenangan dari masing-masing institusi seperti: Gubernur/Walikota/Bupati yang berperan sama dengan Menteri Keuangan, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memainkan peranan yang serupa dengan kementerian/lembaga, DPRD memiliki peran yang hampir sama dengan DPR di tingkat pusat. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, Departemen Dalam Negeri juga turut berperan dalam checks and balances. Mekanisme check and balances bertujuan untuk menghindari adanya pemusatan kekuasaan pada salah satu cabang dengan adanya pembatasan kekuasaan ketiga organ tersebut. Dengan adanya prinsip check and balances ini maka kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya, sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara ataupun pribadi-pribadi yang kebetulan sedang menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga negara yang bersangkutan dapat dicegah dan ditanggulangi dengan sebaik-baiknya. Menurut Miriam Budiardjo, “ajaran mengenai checks and balances system (sistem pengawasan dan keseimbangan) di antara lembaga-lembaga negara mengandaikan adanya kesetaraan dan saling mengawasi satu sama lain, sehingga tidak ada lembaga yang lebih powerful dari yang lain”. Mekanisme “Check and Balances” memberikan peluang eksekutif untuk mengontrol legislatif. Walaupun harus diakui oleh DPRD (Legislatif) memiliki posisi politik yang sangat kokoh dan seringkali tidak memiliki akuntabilitas politik karena berkaitan erat dengan sistem pemilihan umum yang dijalankan. Mekanisme “Check and Balances” ini dapat meningkatkan hubungan eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan kepentingan masyarakat sehingga mampu memperkuat bangunan sistem pemerintahan presidensiil.

2. Tinjauan tentang Pemilihan Kepala Daerah
1) Pengertian Pemilihan Kepala Daerah
Dalam sistem demokratis, pemilihan umum yang terbuka, bebas dan adil merupakan salah satu unsur penting. Bahkan pemilihan kepala daerah merupakan esensi demokrasi, karena dengan pemilihan kepala daerah ada mekanisme untuk menyeleksi pimpinan dan ada jaminan perubahan secara periodic kepemimpinan, sehingga dapat mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pemimpin setelah duduk dalam kekuasaan. Menurut Rasyid ada empat alasan mengapa pemilihan kepala daerah dipandang sebagai unsur penting sistem politik demokratis, yaitu:
a. Pemilihan kepala daerah merupakan prosedur dan mekanisme pendelegasian sebagai kedaulatan rakyat kepada penyelenggaraan Negara, baik yang akan duduk dalam lembaga legislative maupun eksekutif di pusat dan daerah. Untuk bertindak atas nama rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat.
b. Pemilihan kepala daerah merupakan prosedur dan mekanisme pemindahan perbedaan aspirasi dan petentangan kepentingan dari masyarakat ke dalam lembaga penyelenggaraan Negara, baik di pusat maupun di daerah, untuk kemudian dibicarakan dan diputuskan secara beradab.
c. Pemilihan kepala daerah merupakan prosedur dan mekanisme perubahan politik maupun perubahan arah dan pola kebijakan publik.
d. Pemilihan kepala daerah juga dapat digunakan sebagai prosedur dan mekanisme engineering untuk mewujudkan tatanan politik dan pola perilaku politik yang disepakati bersama.

Perubahan penting dalam reformasi konstitusi di Indonesia adalah pemilihan kepala daerah yang demokratis. Pemilu 2004 tidak hanya dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan kepala daerah yang independen, untuk pemilihan anggota legislative dan presiden, tetapi juga berimplikasi kepada pemilihan kepala daerah yang terwujud setelah dilakukannya revisi Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004.
Salah satu wujud dari kedaulatan rakyat adalah penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dalam waktu-waktu tertentu yang semuanya dilaksanakan menurut undang-undang sebagai perwujudan Negara hukum dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena Pemilu pada hakekatnya merupakan pengakuan dan perwujudan dari hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakil nya untuk menjalankan pemerintahan. Menurut Nurtjahyo, ada dua pendekatan pengertian demokrasi :
“pertama, ditinjau dari segi keseluruhannya yang lebih besar, demokrasi merupakan atau perangkat kekuasaan (struktur) yang dimaksudkan sebagai penghayatan, tatanan dan pengelolaan bernegara yang dikehendaki dan disetujui oleh rakyat melalui suatu mayoritas. Jadi demokrasi adalah salah satu fenomena pengelolaan kekuasaan dalam suatu institusi Negara yang menempatkan suara rakyat mayoritas yang bebas dan berkesamaan hak menjadi penentu; kedua dari segi bagian-bagiannya yang menyusunnya, demokrasi merupakan suatu konsep kekuasaan didukung oleh tiga prinsip eksistensial, yaitu prinsip kebebasan, prinsip kesamaan beserta deivatnya, dan persetujuan rasional dari rakyat yang diukur melalui prinsip mayoritas ke dalam semangat dan mekanisme pengelolaan Negara yang dapat dikontrol oleh rakyat secara efektif.”

Kepala daerah mempunyai peranan yang sangat strategis dalam rangka pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemeratan, kesejahteraan masyarakat, memelihara hubungan yang serasi antara pemerintahan pusat dan daerah serta antar daerah untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, diperlukan figure kepala daerah yang mampu mengembangkan inovasi, berwawasan kedepan dan siap melakukan perubahan kearah yang lebih baik. Konsekwensi logis dari ketentuan tersebut adalah bahwa pemilihan kepala daerah harus memperoleh legitimasi masyarakat secara penuh. Disisi lain pemilihan kepala daerah secara demokratis tersebut sebagai manifestasi daripada wujud kedaulatan rakyat pada tingkat daerah yaitu, Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Menurut Dodi Riyadmadji terdapat tiga varian untuk menentukan kepala daerah : “(1) dipilih secara langsung, (2) dipilih tidak langsung oleh dewan, (3) ditunjuk oleh pemerintah.” Di berbagai Negara mekanisme tersebut jarang diperdebatkan sepanjang fungsi-fungsi pemerintahan di daerah dapat dilaksanakan secara optimal dan dirasakan oleh masyarakat.
2) Pemilihan Kepala Daerah Langsung
Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan pengalaman baru dalam sejarah pemilihan umum di Indonesia. Perubahan penting dalam reformasi konstitusi di Indonesia adalah pemilihan umum yang demokratis, yakni pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu 2004 tidak hanya dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang Independent, tetapi juga dilaksanakan secara langsung untuk menentukan anggota legislative dan eksekutif (Presiden). Selanjutnya tahun 2005 pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung.
Pemilihan Kepala Daerah secara langsung (Pemilukada) merupakan amanat Undang-undang 32 tahun 2004 yang kemudian diatur dalam peraturan pemerintah. Pemilukada dianggap sebagai salah satu ciri demokrasi modern ditingkat local atau pesta demokrasi yang merupakan bagian dari pemilihan umum di tingkat lokal. Pemilihan berarti prosedur yang diakui oleh aturan-aturan Organisasi, memilih sejumlah orang atau satu orang untuk memegang suatu jabatan dalam suatu organisasi.
Terlaksananya pilkada langsung menunjukan adanya peningkatan demokrasi di Indonesia. Kadar demokrasi suatu Negara ditentukan antara lain oleh seberapa besar peranan masyarakat dalam menentukan siapa diantara mereka yang dijadikan pejabat Negara, baik ditingkat nasional maupun daerah yang dipilih langsung oleh rakyatnya, semakin tinggi kadar demokrasi dari Negara tersebut.
Undang-Undang memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah secara demokratis dapat dilakukan melalui dua cara, pertama, pemilihan oleh DPRD, kedua pemilihan langsung oleh rakyat. Pasal 62 Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD tidak mencantumkan tugas dan wewenang DPRD untuk memilih kepala daerah langsung. Dengan demikian, makna pemilihan kepala daerah secara demokratis sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pemilihan secara langsung oleh rakyat. Ketentuan itu memberikan jawaban yang sangat jelas bahwa pemilu secara limitative telah ditentukan untuk memilih presiden dan wakilnya, DPR, DPD dan DPRD dan bukan untuk memilih kepala daerah. Ini berarti pilkada bukan masuk dalam ranah pemilu. Untuk itu maka urusan pilkada bukan merupakan domain Undan-Undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilu.
Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah menurut UUDNRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (4) menyebutkan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara demokratis. Ketentuan pemilihan kepala daerah tersebut ditafsirkan sebagai pemilihan tidak langsung. Artinya dipilih oleh DPRD. Namun setelah undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diterbitkan dan ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada tanggal 15 Oktober 2004, secara jelas disebutkan pada Pasal 56 ayat (1) bahwa : “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.” Ma’ruf dalam Mubarok ada lima pertimbangan penting penyelenggaraan pemilihan kepala daerah langsung bagi perkembangan demokrasi di Indonesia, yaitu :
“Pertama, Pilkada langsung merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat karena pemilihan Presiden dan wakil presiden, DPD, DPR bahkan Kepala Desa selama ini telah dilakukan secara langsung; Kedua, Pilkada langsung merupakan perwujudan konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945. Seperti yang diamandemen Pasal 18 ayat (4) undang-undang Dasar 1945, Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah, Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis. Hal ini telah diatur dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah; Ketiga, Pilkada langsung sebagai sarana pembelajaran demokrasi (politik) bagi rakyat (Civil education); Keempat, pilkada langsung sebagai sarana untuk memperkuat Otonomi Daerah. Keberhasilan otonomi daerah salah satunya ditentukan oleh pemimpin lokal. Semakin baik pemimpin local, maka komitmen dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah, antara lain meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kepentingan dan aspirasi maysarakat; dan Kelima, Pilkada langsung merupakan sarana penting bagi proses kaderisasi kepemimpinan nasional.”

Pemilihan kepala daerah langsung merupakan tonggak sejarah yang sangat penting bagi pengembangan demokrasi di daerah. Tujuan utama pemilihan kepala daerah secara langsung diantaranya adalah menumbuhkan peran serta masyarakat secara luas. Dalam konteks ini pula pilkada diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3) Pemilihan Kepala Daerah Serentak
Pilkada atau pemilihan kepala daerah merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di daerah. Hal ini merupakan bagian dari perkembangan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang mengalami berbagai perubahan. Perubahan yang dimaksud adalah prinsip otonomi yang berarti keleluasaan untuk mengatur daerahnya sendiri pada setiap daerah.
Menurut Jimly Asshidiqqie, bahwa Pemilihan kepala daerah (Pilkada atau Pemilukada) dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksud mencakup:
a. Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi
b. Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten
c. Wali kota dan wakil wali kota untuk kota
Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005. Pemerintah eksekutif dan legislatif telah menyepakati Pemilihan Kepala Daerah Serentak untuk daerah-daerah yang akan habis masa jabatannya pada tahun 2015 dan semuanya diselenggarakan pada Desember 2015. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, peserta pilkada adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ketentuan ini diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa peserta pilkada juga dapat berasal dari pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Undang-undang ini menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan beberapa Pasal menyangkut peserta Pilkada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Khusus di Aceh, peserta Pilkada juga dapat diusulkan oleh partai politik lokal.
Penyelenggaraan Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota. Khusus di Aceh, Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) dengan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Aceh (Panwaslih Aceh). Berdasarkan pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menutup proses pendaftaran calon peserta pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2015. Dari proses yang telah berlangsung sejak 26 Juli tersebut terdapat 852 pasangan calon yang resmi mendaftar di 269 daerah.
Menurut, Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan bahwa sejauh ini jumlah pasangan calon yang mendaftar ada 852 pasangan calon. Terdiri dari 21 pasangan calon untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, 714 untuk pemilihn bupati/wakil bupati, serta 117 pasangan calon untuk pemilihan walikota dan wakil walikota. Dari data tersebut, diketahui daerah dengan jumlah calon satu pasangan sebanyak 4 daerah, dengan jumlah dua pasangan calon 80 daerah, 3 hingga 4 pasangan calon 154 daerah, 5 hingga 6 pasangan calon 25 daerah serta daerah dengan lebih dari 6 pasangan calon 5 daerah.
Pelaksanaan Pilkada secara serentak pada 9 Desember 2015. Pelaksanaan Pilkada yang telah berlangsung dengan cukup lancar ini ternyata masih diwarnai dengan gugatan-gugatan pada 25 KPU dan juga adanya beberapa daerah yang gagal melaksanakan pemilihan kepala daerah karena persoalan normatif.
4) Pemilihan Kepala Daerah Serentak menurut UU No 8 Tahun 2015
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak menurut UU No 8 Tahun 2015 dapat penulis uraikan sebagai berikut: Bahwa yang dimaksud dengan Pemilihan Kepala Daerah Serentak, adalah proses Pemilihan kepala daerah baik ditingkat provinsi maupun tingkat kabupaten atau kota, dalam lingkup wilayah atau kawasan tertentu yang dilakukan secra serentak atau bersamaan.
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak seluruh wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia tahun 2015, diikuti oleh 269 daerah terdiri dari 9 Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 224 Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan 35 Kota untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan serentak dilaksanakan pada Hari Rabu tanggal 9 Desember 2015
Sedangkan Pemilihan Kepala Daerah Serentak seluruh wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia tahun 2017, diikuti oleh 101 daerah terdiri dari 7 Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 76 Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan wakil Bupati, dan 18 Kota untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan serentak Akan dilaksanakan pada Hari Rabu tanggal 15 Februari 2017.
Sesuai dengan ketentuan yang dituangkan dalam Pasal 201 UU No 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati bahwa:
Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2015 dan bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2016 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Desember tahun 2015.
Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun 2016 dan yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2017 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Februari tahun 2017.
Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2018 dan tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Juni tahun 2018.
Pemungutan suara serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2015 dilaksanakan pada tahun 2020.
Pemungutan suara serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2017 dilaksanakan pada tahun 2022.
Pemungutan suara serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2018 dilaksanakan pada tahun 2023.
Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada tahun 2027.
Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota, diangkat penjabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan Bupati, dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) Waktu Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak seluruh wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia tahun 2015, diikuti oleh 269 daerah terdiri dari 9 Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 224 Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan wakil Bupati, dan 35 Kota untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan serentak dilaksanakan pada Hari Rabu tanggal 9 Desember 2015
Sedangkan Pemilihan Kepala Daerah Serentak seluruh wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia tahun 2017, diikuti oleh 101 daerah terdiri dari 7 Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 76 Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan wakil Bupati, dan 18 Kota untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan serentak Akan dilaksanakan pada Hari Rabo tanggal 15 Februari 2017
Sesuai dengan ketentuan yang dituangkan dalam Pasal 201 UU No 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati bahwa:
Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2015 dan bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2016 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Desember tahun 2015.
Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun 2016 dan yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2017 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Februari tahun 2017.
Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2018 dan tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Juni tahun 2018.
Pemungutan suara serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2015 dilaksanakan pada tahun 2020.
Pemungutan suara serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2017 dilaksanakan pada tahun 2022.
Pemungutan suara serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2018 dilaksanakan pada tahun 2023.
Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada tahun 2027.
Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota, diangkat penjabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan Bupati, dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Kesimpulan dan Saran
1. Sistem Pemilihan Kepala Daerah Serentak menurut dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 adalah Pelaksanaan Pemilukada serentak harus dilakukan secara bertahap. Ada lima tahap Pilkada serentak yang telah diagendakan oleh KPU untuk menuju pelaksanaan Pilkada serentak secara nasional. Tahap pertama terdiri dari 3 gelombang yang akan diselenggarakan pada Desember 2015, Februari 2017 dan Juni 2018. Tahap Kedua akan diselenggarakan pada tahun 2020, Tahap Ketiga pada tahun 2022, dan Tahap Keempat pada tahun 2023. Baru pada tahun 2027 diperkirakan dapat dilaksanakan Pemilukada serentak yang dilakukan di seluruh wilayah NKRI.
Dalam prakteknya, hingga berakhirnya masa pendaftaran calon kepala daerah 28 Juli 2015, terdapat 14 daerah yang memiliki pendaftar hanya satu pasangan calon, dan satu daerah tidak memiliki pendaftar sama sekali. Sesuai dengan pasal 50 UU No 8/2015 ayat (8) apabila calon peserta pemilihan kepala daerah hanya ada kurang dari dua pasangan calon, maka masa pendaftaran akan diperpanjang. Dengan demikian ada 15 daerah yang diperpanjang masa pendaftaran calon kepala daerahnya. Maka KPU mengeluarkan Surat Edaran Nomor 449/KPU/VIII/2015, untuk membuka kembali pendaftaran calon kepala daerah, bagi daerah yang calon yang mendaftar kurang dari dua pasangan. Dan setelah diperpanjang hingga 3 Agustus 2015, masih terdapat 4 daerah yang tidak dapat menyelenggarakan pemilihan kepala daerah, karena pasangan calon yang mendaftar kurang dari dua (3 daerah) atau bahkan tidak ada yang mendaftar (1 daerah). Dengan demikian hanya ada 265 daerah dari 269 daerah yang melakukan Pilkada serentak pada tahun 2015 ini. Terhadap empat daerah dimana calon pasangan kepala daerah yang mendaftar kurang dari dua pasangan, maka KPU menyatakan akan ditunda pelaksanaan Pilkadanya hingga 2017. KPU menggunakan dasar pasal 91 ayat (4) PKPU no 12/2015. Dari ketentuan UU No. 8/2015 dan PKPU No. 12/2015 seperti disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa partai yang menarik dukungan, atau calon pasangan yang mengundurkan diri, maka partai yang bersangkutan tidak dapat mengusung calon lain, atau mengalihkan dukungan pada calon lain.
2. Ciri khas pemilihan kepala daerah serentak yang mampu memperkuat sistem pemerintahan presidensiil adalah adanya koalisi yang dilakukan oleh partai politik sebelum dilakukannya pilkada. Hal ini ditujukan untuk meredam kegaduhan politik yang mungkin terjadi setelah adanya pilkada.
Adanya koalisi sebelum pilkada akan membuat pembelahan ideologis antar partai di lembaga legislative dan eksekutif tidak ekstrim. Hal ini akan membuat tersedianya elit-elit politik, termasuk dalam hal ini anggota legislatif/partai, yang memiliki keinginan dan semangat kompromi yang cukup tinggi karena sudah ada kompromi sebelum pemilihan. Kombinasi kedua hal ini (coalitional leader dan elit‐elit politik/anggota legislative yang bersedia melakukan kompromi) membuat koalisi dalam sistem presidensial multipartai sebagai hal yang sangat mungkin, baik koalisi yang sifatnya relative permanen (satu periode) maupun adhoc (per isu/kebijakan) sehingga memperkuat bangunan sistem pemerintahan presidensiil.
3. Saran
a. Untuk mewujudkan pemilukada dengan sistem demokrasi Indonesia, diharapkan lebih mengimplimentasikan segala bentuk peraturan yang telah ditetapakan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 dengan Perubahan Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah. Serta dalam pasal 49 sampai dengan 54, terhadap penetapan pasangan calon lebih dari satu pasangan calon untuk diadakan perubahan dan diperjelas lagi, karena hal tersebut telah melahirkan putusan MK terhadap penetapan calon pasangan tunggal yang dapat melaksanakan pemilukada dengan mempertimbangkan berbagai hal untuk mewujudkan pemilukada secara serentak.
b. Dalam jangka pendek ini, memperkuat sistem presidensiil harus dilakukan dengan cara-cara lain, tidak bisa terlalu berharap dari perubahan sistem pemilu. Berita baiknya, selama satu decade pelaksanaan sistem presidensial di Indonesia, sudah ada sejumlah mekanisme institusional maupun non-institusional yang relative dapat menjamin sistem presidensial multipartai di Indonesia tetap berfungsi relative baik. Penelitian selanjutnya mengenai penguatan presidensialisme harus diarahkan pada melihat variabel‐variabel ini. Misalnya, apakah memperkuat kapasitas kelembagaan legislative akan membuat kinerja sistem presidensial Indonesia lebih baik atau tidak.


DAFTAR PUSTAKA

Asfar, Muhammad. 2005, Pemilu dan Perilaku Memilih, Surabaya: Pustaka Eurika
Asshiddiqie, Jimly. 2005, Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi, Konstitusi Press, Jakarta.
Asshiddiqie, Jimly. 2007, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Jakarta, PT. Bhuana Ilmu popular.
Asshiddiqie, Jimly, 2014, Pemilu Serentak Bertingkat Perkuat Sistem Presidensial, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5387e6702f78c/pemilu-serentak-bertingkat-perkuat-sistem-presidensial, diakses pada tanggal 20 Mei 2015
Asshiddiqie, Jimly, 2015, Pemilihan Umum Serentak dan Penguatan Sistem Pemerintahan, diunduh dari http://www.jimly.com, pada tanggal 12 November 2015.
Azed, Abdul Bari. 2000, “Sistem Pemilihan Umum di Indonesia” dalam Sistem-sistem Pemilihan Umum Suatu Himpunan Pemikiran, Jakarta: Badan Penerbit FH UI
Dahl, Robert A. 2001, Perihal Demokrasi, terj. A. Rahman Zainuddin, Jakarta, Yay. Obor Indonesia.
Danadireksa, Hendarmin 2007, Arsitektur Konstitusi Demokratik, Bandung, Fokus Media.
Dwipayana, AA GN Ari, 2015, Pilkada Langsung dan Otonomi Daerah, http: //www.plod.ugm.ac.id/makalah. Diakses pada tanggal 22 Juni 2016
Friedrich, Carl J. 1963, Man And His Government An Empirical Theory Of Politics, New York, Mc Graw Hill Book Coy, Inc.
Gaffar, Afan, 2005, Politik Indonesia:Transisi Menuju Demokrasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Geys, Benny. 2006, Explaining Voter Turnout: A Review of Aggregate-Level Research,‖ Electoral Studies 25.
Haris, Syamsuddin. Ramlan Surbakti, Ikrar Nusa Bhakti, Saldi Isra, Kuskridho Ambardi, Nico Harjanto, Didik Supriyanto, Sri Nuryanti, Sri Yanuarti dan Moch Nurhasim, 2015, Pemilu Nasional Serentak 2019, Draf Ringkasan Eksekutif Position Paper, Electoral Research Institute-Lembaga Pengetahuan Indonesia.
Held, David. 1996, Model of Democracy, Stanford University Press, Cambridge.
Huntington, Samuel P. Gelombang Demokratisasi Ketiga, terj. Asril Marjohan, Jakarta, PT Pustaka Utama Grafiti, 1995.
Indrayana, Deny. 2006, Mendesain Presidensial Yang Efektif; Bukan ‘Presiden Sial’ Atawa ‘Presiden Sialan’, Makalah disampaikan dalam Seminar Sehari Memperkuat Sistem Pemerintahan Presidensial, Jakarta, 13 Desember 2006.
Isra, Saldi. 2010, Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.
Kaloh, J. 2009, Kepemimpinan Kepala Daerah (Pola Kegaiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daearh), Jakarta, Sinar Grafika
Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2008, Ed. Ketiga, Cetakan Kelima.
Kiswondari, 2015, MPR: Pilkada Serentak Perkuat Sistem Presidensial, http://nasional.sindonews.com/read/1035644/12/mpr-pilkada-serentak-perkuat-sistem-presidensial-1440165967, diakses pada tanggal 20 Mei 2015
Koirudin. 2005, Sketsa Kebijakan Desentralisasi di Indonesia; Format Masa Depan Otonomi Menuju Kemandirian Daerah, Averroes Press, Malang
Kusnardi, Moh. dan Hermaily Ibrahim, 1983, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta, Sinar Bakti.
Linz, Juan J. dan Stepan, 2001, Menjauhi Demokrasi Kaum Penjahat: Belajar dari Kekeliruan Negara-negara lain, Bandung: Mizan-LIPI & Ford Foundation.
Mahfud MD, Moh. 2000, Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Yogyakarta, UII Press.
Manan, Bagir. 2003, Lembaga Kepresidenan, Yogyakarta, FH UII Press.
Martosoewignjo, Sri Soemantri. 1981, Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara, Jakarta, CV. Rajawali.
Mattila, Mikko. 2003, Why Bother? Determinants of Turnout in the European Elections,‖ Electoral Studies 22.
Mc. Call, Dawn L. 2013, Pemilu Amerika Serikat: Sebuah Paparan Singkat, Biro Program Informasi Internasional, US Department of State, USA
Mubarok, M. Mufti. 2005, Sukses Pilkada, Jurus Memenangkan Pilkada Langsung. Surabaya, Jaya Pustaka Media Utama
Nurtjahjo, Hendra. 2006, Filsafat Demokrasi, Sinar Grafika Offset, Jakarta.
Prihatmoko, Joko. J. 2005, Pilkada Langsung, Semarang, Pustaka Pelajar.
Prihatmoko, Joko J. 2005, Pemilihan Kepala Daerah Langsung; Filosofi, Sistem, dan Problema Penerapan di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
Rasyid, M. Ryaas. 2000, Otonomi Daerah Negara Kesatuan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
Red, 2015, Pilkada 2015,
http://www.komnasham.go.id/Pilkada%202015/kertas_posisi2.html. Diakses pada tanggal 29 Maret 2016
Riyadmadji, Dodi. 2003, Mengkritisi Pemikiran Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung, , Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Saraswati, Retno. 2011, Desain Sistem Pemerintahan Presidensial Yang Efektif, DIPA Fakultas Hukum Undip Tahun 2011.
Saraswati, Retno. 2012, Desain Sistem Pemerintahan Presidensial Yang Efektif, MMH Jilid 41 No 1,Januari 2012.
Sodikin, 2014, Pemilu Serentak (Pemilu Legislatif dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden) dan Penguatan Sistem Presidensial. Jurnal Rechtsvinding Volum 3, Nomor 1, ISSN 2089-9009, hlm 3.
Soerjono Soekanto, 1982, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press.
Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta:Ghalia Indonesia.
Suharizal, 2011, Pemilukada: Regulasi, Dinamik, dan Konsep Mendatang, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
Subakti, Ramlan, et.al., 2008, Perekayasaan Sistem Pemilihan Umum Untuk Pembangunan Tata Politik Demokkratis, Kemitraan Partnership, Jakarta, Cetakan Pertama
Surbakti, Ramlan. 2010, Memahami Ilmu Politik, Cetakan Ketujuh, Grasindo, Jakarta.
Wahidin, Syamsul. 2008, Hukum Pemerintahan Daerah Mengawasi Pemilihan Umum Kepala Daerah, Yogyakarta, Pustaka pelajar.
http://www.kpu.go.id/index.php/pages/index/MzQz, diakses pada tanggal 22 Juni 2016
http://www.kpu.go.id , diakses pada tanggal 12 November 2015
Peraturan Perundang-undangan :
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Iklan

Dukungan Calon Perseorangan

Gambar  —  Posted: 12 September 2017 in Umum

PhotoGrid_1488862740891

Kajen – Sebagai penyelenggara Pemilu, walau tidak sedang melaksanakan kegiatan Pemilu maupun Pemilihan Kepala Daerah, KPU Kabupaten Pekalongan tetap berkomitmen melaksankan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan  ditahun 2017 ini. KPU Kabupaten Pekalongan tetap melakukan sosialisasi kepada masyarakat, Salah satunya dalam bentuk Talk show Ke stasiun radio  di Kabupaten Pekalongan.

Talk Show dilaksanakan pada hari Jumat (17/2) di Radio RKS Pekalongan dan hari Senin (20/2)  di  Radio Rasika Pekalongan.

Sebagai narasumber dalam Talk Show Tersebut adalah Ketua KPU Kab Pekalongan Mudasir, SH, Anggota KPU Divisi Perencanaan dan Data Herminiastuti Lestari, S.Kom, Kepala Disdukcapil Kab Pekalongan Risnoto, SH, M.Si dan Sekretaris Disdukcapil Kab Pekalongan Bambang Supriyadi, S.H, M.Hum.

Tema Utama dalam Talk show kali ini adalah mengenai Pemutakhiran Data Pemilih Berbasis KTP Elektronik, karena berdasarkan data Disdukcapil Kab Pekalongan Ada 91.123 warga Kab Pekalongan yang belum melakukan perekaman KTP Elektronik, untuk itu KPU Kab Pekalongan menghimbau kepada seluruh warga Kab Pekalongan yang sudah memiliki hak pilih untuk segera mengurus KTP Elektronik, karena berdasar UU No 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, KTP Elektronik  menjadi syarat bagi pemilih untuk memberikan hak suaranya pada Pilkada serentak nanti.

dscn3580

Kajen – Dalam rangka Pemutakhiran Daftar Pemilih berkelanjutan Tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pekalongan  mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Pemutakhiran Data Pemilih Dengan Pendekatan Pemilih berbasis KTP Elektronik , Kamis (2/3) di SMA Negeri 1 Bojong Pekalongan. Hadir dalam FGD tersebut Anggota KPU Kab Pekalongan  Divisi Perencanaan dan Data Herminiasti Lestari, S.Kom, Anggota KPU Kab Pekalongan Divisi SDM  dan Partisipasi Masyarakat Abi Rizal, Kabid Penyuluhan dan Pengelolaan Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kab Pekalongan  Endang Susilowati SE, MM, Kepala Seksi Penerbitan KK dan KTP Disdukcapil Kab Pekalongan Listyorini, SH serta guru – guru anggota MGMP PKN SMA Se-Kab Pekalongan .

Tujuan dari FGD ini adalah sebagai sarana untuk mensosialisasikan proses Pengelolaan data Pemilih di KPU di Kabupaten Pekalongan dan Tata cara  Pembuatan KTP Elektronik Oleh Disdukcapil Kab Pekalongan dalam rangka persiapan Pilkada serentak Tahun 2018 dan Pilkada serentak Tahun 2019.

Dalam Forum tersebut KPU Kabupaten Pekalongan meminta  kepada seluruh warga Kabupaten Pekalongan khusunya bagi para pemilih pemula yang sudah memiliki hak pilih yang berada di Sekolah Menengah Atas atau sederajat  untuk mengurus KTP Elekronik,  Karena Berdasarkan Data dari Disdukcapil Kab Pekalongan pada semester 2 Tahun 2016, penduduk Kab Pekalongan yang belum melakukan perekaman  KTP Elektronik berjumlah 91.123 orang, sedangkan menurut UU No 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, KTP Elektronik  menjadi syarat bagi pemilih untuk memberikan hak suaranya pada Pilkada serentak nanti.

Sedangkan dari Disdukcapil Kab Pekalongan menjelaskan dalam Forum tersebut bahwa berdasarkan Surat Edaran Mendagri Nomor 470/296/3J tanggal 29 Januari Tahun 2016 dijelaskan Bahwa KTP Elektronik berlaku Seumur Hidup dan di Tahun 2017 ini Disdukcapil Kab Pekalongan berencana akan melakukan jemput bola pembuatan KTP Elektronik ke masyarakat dan ke Sekolah Menengah atas / Sederajat jika rencana  anggaran perubahan yang diusulkan disetujui Pemerintah Kab Pekalongan.

Daftar Informasi Publik dan Daftar Pelayanan Informasi Publik

Posted: 5 Oktober 2016 in Tak Berkategori

SILAHKAN DOWNLOAD :

daftar-informasi-publik

daftar-pelayanan-informasi-publik-2010-2016

Memorandum of Understanding (KPU dengan IDI)

Posted: 5 Oktober 2016 in Tak Berkategori

SILAHKAN DOWNLOAD :

mou-dengan-idi

Silahkan Download :

mou-dengan-dinas-pendidikan-dan-kebudayaan